Menurut dia, alasan BI membatalkan
rekrutmen lantaran jatah kuota dari Kementerian PAN dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB) terlalu sedikit serta isu makelar berkeliaran
kurang tepat. Jika memang sudah mengetahui siapa makelar yang
membanderol Rp 200 juta-Rp 250 juta untuk satu kursi PNS, Hari Suci
menyarankan untuk melaporkan ke aparat kepolisian. ‘’Harus dikaji lagi,
apakah penolakan rekrutmen itu secara regulasi melanggar aturan atau
tidak,’’ ujar politikus Partai Gerindra tersebut.
Dijelaskan, pada rekrutmen CPNS 2014
pemkot mengusulkan 1.600 kuota. Namun, hasilnya memang di luar
perkiraaan, yakni hanya mendapatkan jatah kuota 53. Rata-rata
kabupaten/kota di Indonesia juga tidak mendapatkan jatah lebih dari 100
kuota. Tentu, Kemen PAN dan RB punya pertimbangan terkait pemberian
jatah tersebut.
‘’Sekarang penjaringan CPNS menggunakan
sistem computer assisted test (CAT, Red), tidak dilakukan manual dengan
LJK (lembar kawaban komputer),’’ ujarnya sembari menyebut komisinya yang
membidangi pemerintahan akan menjadwalkan pembahasan internal terkait
langkah wali kota yang kontroversial tersebut.
Sistem CAT, kata dia, membutuhkan
kesiapan peranti dan jaringan yang memadai sehingga bisa saja pada
rekrutmen tahun ini sekadar dijadikan pilot project dengan melayani
jumlah kuota yang terbatas. Secara nasional pemerintah memang
menyediakan 100 ribu formasi aparatur sipil negara (ASN). Namun, untuk
penyelenggaraan di daerah tidak menutup kemungkinan KemenPAN-RB sengaja
membatasi kuotanya masih di bawah 100. ‘’Namanya masih pilot project
baru kali ini mengadakan online, mungkin melihat kapasitas karena semua
pakai IT makanya dibatasi kuotanya,’’ jelas politikus yang habis masa
tugasnya 25 Agustus mendatang tersebut.
Menurut Suci Hari, pemkot seharusnya
menerima kuota tersebut. Setidaknya, penyelenggaraan tahun ini bisa
dijadikan pilot project pelaksanaan tahun berikutnya. Apalagi, di APBD
Kota Madiun sudah dianggarkan Rp 1 miliar untuk penjaringan CPNS. ‘’Biar
teruji dan berpengalaman ya dibuka saja rekrutmennya, toh pelaksanaan
CAT itu meminimalisasi percaloan atau makelar,’’ sebutnya.
Kata dia, KemenPAN-RB setiap tahunnya
sudah membenahi model penjaringan. Tujuannya agar pelaksanaan bisa
bersih dan transparan. Pun, sistem CAT cukup ketat karena pendaftaran
satu pintu atau single entry. Peserta wajib mendaftar melalui satu
aplikasi pendaftaran yang seragam melalui portal panselnas.menpan.go.id.
‘’Saya yakin penyimpangan terus ditekan dengan berbagai sistem baru
yang dijalankan,’’ terang Suci Hari.
Dia menambahkan, pelaksanaan rekrutmen
CPNS tahun-tahun sebelumnya tidak selamanya buruk. Dia mencontohkan pada
2009 anak perempuannya lolos tanpa mengeluarkan biaya ke makelar
sepeser pun. ‘’Kalau pun ada pihak yang mengaku bisa sebagai calo atau
makelar CPNS, itu mayoritas penipuan, hanya untung-untungan,’’ ujarnya.
Menurut dia, bisa saja peserta tes CPNS
SDM-nya benar-benar berkualitas. Kondisi tersebut menjadi keuntungan
calo atau makelar hingga mampu meraup duit ratusan juta. ‘’Sekali lagi,
kalau memang ada makelar laporkan saja, biar ditangkap polisi,’’
tuturnya kepada Jawa Pos Radar Madiun.
Terpisah, Kepala BKD Kota Madiun Agus
Ardiyanto mengaku bakal menindaklanjuti keputusan BI membatalkan
penjaringan CPNS. Dijelaskan, pada H+1 Lebaran dirinya sudah ditelepon
langsung wali kota terkait keputusan tersebut. Adapun pertimbangannya
sama, yakni kuota yang diperoleh sedikit. Selain itu, sejumlah laporan
menyebutkan makelar berkeliaran. ‘’Saya sudah laporkan ke KemenPAN-RB
dan BKN terkait pembatalan rekrutmen,’’ tegasnya.
Kata dia, sejauh ini belum ada kabar
balasan surat yang disampaikan BKD ke pusat. Yang jelas, dalam surat
disebutkan adanya pembatalan berikut alasan krusialnya. Jika dipaksakan
rekrutmen ada kekhawatiran warga akan terdampak menjadi korban oknum
yang tidak bertanggung jawab. ‘’Kami tunggu balasan suratnya, ya sudah
ini sudah keputusan final, dan anggaran penyelenggaraan Rp 1 miliar kami
kembalikan ke kas daerah,’’ pungkasnya.
Sumber: Radar Madiun