Keinginan Pemkab Ponorogo mendapatkan
1.500 formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) kandas. Sebab,
Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara (Kemenpan) dan Reformasi
Birokrasi (RB) hanya memberikan jatah 31 CPNS. ‘’Cuma 31 yang disetujui
untuk formasi bidang kesehatan, guru, dan tenaga teknis,’’ terang Kepala
Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Ponorogo Syaifur Rachman, kemarin (3/7). Namun, Syaifur belum menyerah hingga
berencana mengajukan tambahan kuota CPNS ke Jakarta.
Dia berdalih
kebutuhan PNS di lingkup Pemkab Ponorogo sudah mendesak lantaran banyak
formasi kosong dan perlu segera diisi, terutama guru sekolah dasar dan
tenaga medis. ‘’Kalau hanya dapat 31 formasi, sedangkan biaya yang
dikeluarkan untuk seleksi sama banyaknya dengan rekrutmen 150 CPNS,
tentu saja rugi. Kami akan mengajukan tambahan tapi untuk kepastiannya
dikonsultasikan ke bupati dulu,’’ jelasnya.
Syaifur mengakui anggaran rekrutmen CPNS
yang diajukan di APBD perubahan belum disetujui dewan. Pihaknya
berharap ketika anggaran disetujui berbarengan dengan bertambahnya jatah
CPNS. ‘’Kebutuhan lumayan banyak, juga untuk tenaga penyuluh pertanian.
Kami tetap mengharapkan ada tambahan formasi,’’ ungkapnya.
Pun, Wakil Bupati Ponorogo Yuni
Widyaningsih ternyata tidak begitu masygul kendati Kemenpan hanya
memberikan formasi 31 CPNS. Dia menilai ada pekerjaan rumah (PR) yang
lebih mendesak berupa penataan tenaga honorer kategori dua (K2).
‘’Harusnya yang dituntaskan K2 dulu, jangan rekrutmen CPNS,’’ tegasnya.
Data di BKD merujuk, jumlah tenaga
honorer K2 mencapai 546 orang. Dari jumlah itu yang lolos tes CPNS
hingga berhak menjalani pemberkasan hanya 207 tenaga. Dengan begitu
masih ada 339 honorer K2 yang nasibnya menggantung. Pemerintah pusat
juga belum kunjung memberikan kepastian nasib tenaga honoror yang masih
tersisa itu. ‘’Dulu sempat ada wacana honorer dijadikan pegawai dengan
perjanjian kontrak tapi sampai saat ini belum ada tindak lanjut,’’
terangnya.
Sumber: Tribun News